Berita

Debt Collector Main Rampas, Tinjauan Dari Sisi Hukum

10 April 2018

Debt Collector Main Rampas, Tinjauan Dari Sisi Hukum

Kebiasaan tidak elok sering terjadi dilakukan para oknum Debt Collector meminta paksa pada seseorang terhadap motor atau mobilnya yang telah dinyatakan nunggak bayar. Konsumenpun tidak berdaya karena mereka bergaya bak preman dengan segala ancaman dan intimidasi.

Kapolres Sumenep AKBP Joseph Ananta Pinora pun beberapa bulan yang lalu sampai geram hingga memerintah anggotanya untuk menembak di tempat debt collector yang merampas motor di jalan.

Nah Apakah dibenarkan hukum pengambilan paksa sepeda motor tersebut oleh karena angsuran saya yang terlambat 3 bulan itu? Dan Bagaimana langkah langkah upaya, mengingat setelah barang (motor/mobil ) diambil sama sekali tidak ada pengembalian walaupun sisa anggsuran tinggal beberapa kali saja?

Pertama, tindakan Dept Collector yang terkadang mengaku petugas dari dealer tersebut jelas tidak dibenarkan oleh hukum tatkala hanya berbekal surat Perintah penagihan dari Leasing.

Perlu diketahui Perjanjian jual beli kendaraan dengan cara mengangsur / kredit tentunya harus berupa Akta nota riil / akta otentik ( perjanjian dibuat dihadapan Notaris ).

Jika Saudara tidak pernah merasa dihadapkan Notaris dalam perjanjian kredit tersebut maka perjanjian tersebut disebut hanya Perjanjian dibawah tangan. Sesuai ketentuan Akta di bawah tangan bukanlah disebut Akta Otentik yang bernilai sebagai pembuktian yang sempurna.

Sebagai Debitur apakah pernah menerima salinan sertifikat Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia? Kalau tidak pernah ada maka penarikan,mengambil, membawa atau menyita Kendaraan Saudara oleh Kantor Leasing melalui utusan atau hanya bekal surat perintahnya tersebut jelas TIDAK DIBENARKAN oleh hukum.

Karena perjanjian kredit dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUSI (penyitaan yang serta merta), dan Penarikan, pengambilan dan membawa atau penyitaan tersebut HANYA SAH dilakukan atas dasar Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan melalui Juru Sita sehingga pula dapat dilakukan bantuan pada aparat penegak hukum ( kepolisan / Satpol PP dimana barang tersebut berada diwilayah hukumnya).

Apalagi kendaraan berupa sepeda motor tersebut sudah langsung atas nama Saudara sendiri ini sangat memudahkan bahwa bukti petunjuk kuat bahwa kendaraan terebut adalah sah milik Saudara dan atas perlakuan pengambilan paksa maka hal ini masuk klasifikasi adanya potensi akibat hukum baik perdata ( Perbuatan Melawan hukum / pasal 1365 KUHPdt ) maupun pidana tentang PERAMPASAN / pengambilan barang secara sepihak dengan cara memaksa (pasal 368 KUHP).

Jika benar kantor leasing telah menjual kepada pihak ketiga /orang lain tanpa persetujuan Saudara maka hal ini masuk kategori PENGGELAPAN ( pasal 372 KUHP). Bagaimana Saudara dapat dikatakan ingkar janji / wanprestasi sesuai pasal 1238 KUHpdt yang dikatakan Wanpretasi pada pokok intinya adalah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang diperjanjikan jatuh tempo masa tenor habis.

Kedua, yang dapat ditempuh adalah dengan bekal sedikit pengetahuan hukum maka Saudara dapat datang kekantor Leasing dan saran Kami, minta pendampingan pada seorang advokat atau Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada didaerah Saudara untuk mengklarifikasi duduk perkara.

Jika pihak Leasing bersikeras atas sikapnya tanpa ada kebijaksanaan baik pengembalian sisa angsuran atau kebijaksanaan lain maka Saudara dapat lakukan Pengaduan Ke pihak berwajib atas dugaan kasus Perampasan dan Penggelapan tersebut dan semoga diharapkan bisa dapat selesai di tingkat mediasi ( jenis Pengaduan dapat dicabut setelah ada mediasi dan ada kata sepakat ).

Sumber: SuaraLinkJatim.com

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply