Berita

Hati-hati, Istri Juga Bisa Sebagai Pelaku KDRT

27 April 2018

hukum Kekerasan dalam rumah tanggaKekerasan dalam rumah tangga dalam tahun 2017 terakhir menurut catatan angka statistik laporan di Komisi Perlindungan Perempuan sangatlah fantastis, tidak tanggung tanggung tembus diangka 255 ribu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama kekeraan terhadap perempuan/istri.

Fajar Yulianto selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fajar Trilaksana, mengungkapkan jika berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU KDRT secara materi dapat diklasifikasikan menjadi 3 point penting.

“Dalam ranah hukum 3 point pidana tersebut antara lain pelaku, tindakan/perbuatan dan ancaman pidana jika hal tersebut dilakukan dalam lingkup komunitas rumah tangga yang artinya unsurnya meliputi siapa, melakukan apa dan bagaimana ancaman hukumanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa perbuatan yang masuk dalam kategori Tindak Pidana KDRT ada 4 pokok jenis tindak pidana yakni kekerasan Fisik, kekerasan Psikis, kekerasan Seksual dan Penelantaran rumah tangga (vide. Pasal 5 UU KDRT).

Dijelaskan yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan ini dilakukan jika menimbulkan akibat rasa sakit baik luka ringan maupun berat sampai cacat organ, cacat sementara dan cacat permanen.

Pasal 44 ayat 1 UU KDRT menyatakan yang pada pokok intinya “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga …… dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah)”, dan Pasal 44 ayat 2 UU KDRT pada pokok intinya perbuatan mana pada ayat 1 tersebut jika mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat maka dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Untuk kekerasan Psikis adalah perbuatan ini dilakukan jika menimbulkan kekerasan psikis yang berakibat timbulnya rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak hingga perasaan tertekan tidak berdaya dan ini harus dibuktikan dengan visum Psikiatrium, (vide pasal 7 dan pasal 45 UU KDRT).

Mengenai kekerasan Seksual yakni perbuatan sex dengan unsur adanya pemaksaan, kekerasan, hubungan yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, hubungan dengan tujuan komersial (vide pasal 46 jo pasal 8 a.b UU KDRT).

Dan yang terakhir mengenai penelantaran rumah tangga yang mana penelantaran dalam lingkup rumah tangga ini berakibat atas tidak tercukupinya kebutuhan bagi yang berhak oleh pihak yang seharusnya mencukupi, memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, (contoh:suami tidak memberikan nafkah / uang belanja kepada istrinya sehingga istrinya merasa kesulitan untuk terpenuhinya kebutuhan pokoknya), Pasal 49 UU KDRT yang pada pokok intinya “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)”.

Jika selama ini kebanyakan pelaku KDRT adalah laki-laki, dan pelapornya adalah para perempuan, namun hal ini sebetunya tidaklah demikian, karena hukum itu harus ditempatkan pada posisi yang berimbang, jika hal – hal mana kewajiban seorang perempuan atas perintah Undang – undang untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana dimaksud dalam UU KDRT maka wajib pula dikenai sanksi Penjara.

“Karena hal tersebut sangat jelas dalam Bab VIII UU KDRT memakai awalan kata SETIAP ORANG dari rumusan ini maka dapat disimpulkan dengan setiap orang tersebut berlaku dalam jenis kelamin laki-laki maupun Perempuan (istri),” pungkasnya.

Sumber: SuaraLinkJatim.com

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply